Indonesia Belum Merdeka dari Buta Aksara

Oleh : Mad Yahya
Aktivis HMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ’17

Perjuangan melawan buta aksara di Indonesia telah dimulai pada tahun 1970an oleh Presiden ke dua RI, Soeharto. Hingga akhir masa periode orde baru, buta aksara masih menjadi salah satu focus program pemerintah saat itu. Tercatat pada masa orde baru pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menekan tingginya buta aksara di Indonesia berupa SD Inpres (Instruksi Presiden) pada tahun 1973. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebgai upaya meluaskan akses pendidikan serta mengurangi jumlah peenduduk yang buta aksara.

Kebijakan SD Inpres pada masa Soeharto berbuah manis dengan turunnya jumlah penduduk yang buta aksara secara signifikan. Pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia yang buta aksara mencapai 39,1 persen dan menyusut menjadi 28,8 persen pada tahun 1980, kemudian turun lagi menjadi 15,9 persen pada 1990 (Statistik 70 Tahun Indonesia Merdeka, 2015). Sebuah capaian yang cukup menggembirakan pada waktu itu sehingga Presiden Soeharto menerima penghargaan The Avicena Award dari UNESCO pada 1993 sebagai penghargaan atas keberhasilannya.

Sayangnya keberhasilan perjuangan memberantas buta aksara oleh pemerintah belum diikuti dengan tingkat literasi masyarakat Indonesia. Padahal budaya literasi merupakan modal utama pembangunan manusia yang berkualitas. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan membaca dan perjuangan pemberantasan buta aksara merupakan hal penting yang harus diperjuangkan. Namun hal tersebut belum dapat memberikan banyak perubahan kepada kualitas SDM Indonesia ketika belum dapat menumbuhkan minat literasi.

Disisi lain, tingkat literasi masyarakat merupakan pondasi penting bagi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia pada abad 21 ini. Hal tersebut sudah jelas karena kompetisi dunia modern merupakan kompetisi kemampuan intelektual dan kualitas sumber daya manusia. Kedua hal tersebut mustahil didapatkan jika bukan melalui kesadaran literasi masyarakat. Harapannya perjuangan memberantas buta aksara tidak hanya berhenti samapai kemampuan membaca masyarakat, akan tetapi berklanjut kepada tumbuhnya minat dan kesadaran masyarakat terhadap literasi.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam upaya menumbuhkan minat dan kesadaran literasi masyarakat. Salah satunya melalui program Gerakan Literasi Nasional (GLN) oleh Kemendikbud. Program yang dimulai pada tahun 2006 ini mencakup berbagai aspek seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga, dan Gerakan Literasi Masyarakat. Tentunya dalam rangka meningkatkan kesadaran literasi nasional diperlukan dukungan masyarakat secara luas. Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah tersebut tidak akan berhasil jika tanpa dimulai dari kesadaran masyarakat Indonesia sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *