harianwonosobo.com

TANPA RENCANA BARU, JOKOWI KONSISTEN EKSEKUSI KERJA


Oleh: Ahmad Munir

ìSiapa tidak mampu merencanakan masa depan, berarti ia mempersiapkan kegagalan, sebaliknya rencana yang tidak dijalankan, berarti mengakumulasi kegagalan secara terencanaî
Quote Ahmad Munir

Apakah pembangunan jalan tol, bendungan, bandara serta rel kereta api ide (rencana) Jokowi? Bisa penulis pastikan, sebagian dari kita tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Mungkin, sebagian dari kita juga telah lupa, kalau pada awal pemerintahan, Jokowi sempat menyampaikan bahwa dirinya tidak akan membuat rencana baru, tapi akan fokus melaksanakan rencana dan blueprint yang sudah ada.


Presiden baru dan rencana baru, itu sudah lazim di negeri kita. Demikian juga, menteri baru ganti kebijakan baru, yang paling familiar untuk kasus ini adalah kementerian pendidikan nasional RI. Tiap ganti menteri ganti kurikulum. Demikian kira-kira frase yang paling familiar. Apakah Jokowi tipe pemimpin yang senang berangan-angan dalam bentuk rencana?


Jokowi membangun tanpa perencanaan baru, tanpa menghabiskan biaya yang besar untuk perencanaan, namun eksekusinya maksimal. Filosofi ini kemudian dituangkan dalam jargon ìkerja, kerja dan kerjaî. Bagi rival politiknya, tentu frase kerja, kerja, kerja sangat lemah dan mudah dikritik, faktanya, siapa sangka adagium kerja, juga dipakai dalam menyusun kabinet yang dipimpinnya.


Bukan tanpa strategi, bagi Jokowi prinsip ini mendasarkan pada pandangan bahwa 72 Tahun Indonesia merdeka, hambatannya pembangunan justru karena rencana yang sangat baik, tidak pernah berhasil dieksekusi secara maksimal. Ini menjadi paradigma baru pendombrak bagi kelemahan posisi pemerintah dalam menjalankan pembangunan, menuju negara yang dicita-citakan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.


Ciri yang paling terlihat dari pandangan kerja Jokowi adalah agenda menuntaskan permasalahan pembangunan infrastruktur, yang dianggap sebagai masalah dasar bagi pembangunan sektor lain. Invetasi pemerintah pada bidang infrastruktur dilakukan tidak lagi business as usual (BAU), tapi mendobrak tradisi yang ada. Jika infratruktur mengikuti tradisi lama, maka waktu yang diperlukan sangat lama untuk mencapai tujuan pembangunan, dan memungkinkan keterlambatan pembangunan di berbagai bidang. Ini yang bisa dianggap sebagai kekuatan paradigma baru, yang substansinya mengeksekusi rencana, tanpa mempertentangkan rencana yang sudah berjalan, karena bagi Jokowi rencana telah disusun tentu sudah disesuai dengan konteks pembangunan saat ini.
Pada sisi yang lain, rencana pembangunan memasuki babak baru, era lingkungan hidup menjadi bagian penting dari pembahasan sektoral. Pada posisi ini, Jokowi juga menunjukkan sikap yang tegas, permasalahan lingkungan hidup yang merugikan negara dan negara tetangga menjadi perhatian serius. Kasus kebakaran lahan menjadi sorotan, dan faktanya angka kejadinnya menurun cukup tajam. Tentu setelah perangkat aturan dan eksekusi kebijakan di lapangan dilakukan dengan intensif.


Fase pembangunan Indonesia memasuki tahap baru, bermula dari ìnegara agrarisî, merangkak menuju negara ìindustri besarî, dan saat ini mulai bergerak pada negara ìindustri jasaî. Babak Negara memasuki industri jasa, jelas menghadapi tantangan, berupa kesiapan sumber daya manusia (SDM). Rata-rata pendidikan tenaga kerja yang masih di bawah standar menjadi masalah khusus, sementara Negara menghadapi kesepahaman Masyarakat Ekonomi Asen (MEA). Suatu tatanan baru bagi persaingan tenaga kerja Indonesia, yang berbasis pada kompetensi. Pada persoalan ini, sikap pemerintahan Jokowi tegas, SDM menjadi prioritas dengan tekanan pada Revolusi Mental. Ini menjadi paradigma penting pada saat SDM negara juga dirundung persoalan moral, baik pengelola negara maupun masyarakatnya.


Faktanya 2,5 tahun ini, Jokowi mengesksekusi pekerjaan yang belum dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya. Jadi tanpa rencana baru, konsisten dengan rencana yang ada, dan dieksekusi maksimal, ternyata mampu memicu jalannya pembangunan ke arah yang lebih baik. Posisi ini lebih memihak Jokowi sebagai eksekutor. Tulisan mendeskripsikan secara teliti, aspek rencana dan pelaksanaan program yang dicanangkan Jokowi.

Bukan Rencana Jokowi
Biasanya rencana pembangunan negara tidak lepas dari agenda global. Jika isu global sedang santer teoris, maka dunia ikut terkena sindrom isu teroris. jika dunia sedang deman isu penyebaran penyakit, maka negara-negara berkembang ikut tertular sindrom penyakit. Kondisi ini lebih sering dijumpai oleh kita. Maka, ketika dunia sedang gandrung dengan isu lingkungan dan perubahan iklim, Indonesia termasuk yang ikut meratifikasi kesepakatan global atas perubahan iklim.
Paradigma pembangunan global sedikit banyak ahirnya mempengaruhi paradigma pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara tropis dengan luas hutan tropis terbesar kedua di dunia tentu dipengaruhi oleh kondisi global. Tantangan negara kepulauan tropis menjadi lebih serius dibanding negara kontinental (negara benua). Ancaman pemanasan global sebagai akibat peningkatan konsentrasi gas buang (CO2, CH4, HFC5, N2O, PFC5 dan SF6) di atmosfer bumi, berakibat pada gejala perubahan iklim (Sutamihardja & Mulyani, 2011). Persamasalahan ini menjadi problem semua negara, namun negara tropis akan mengalami dampak yang lebih serius.


Dampak perubahan iklim global dapat meningkatkan kenaikan muka air laut, yang berpotensi merusakan wilayah pesisir negara tropis, juga tenggelamnya pulau di beberapa kepulauan Indonesia. Faktanya permasalahan ini mendapat perhatian dunia, bahkan negara-negara didunia masing-masing mulai membuat komitmen yang tegas atas isu ini. Alasanya, karena mengancam bagi keberlanjutan pembangunan di dunia.
Pada permasalahan ini, sikap Jokowi jelas berpihak pada agenda pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam sustainabel development goals (SDGs) sebagai kesapakatan global. Jokowi menunjukkan sikapnya pada kasus-kasus besar, yang menjadi perhatian dunia internasional, misalnya kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Komitmen pembangunan berkelanjutan juga ditunjukkan oleh kabinet kerjanya melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dengan melakukan pembatasan penggunaan alat tangkap ikat dan juga pencegahan atas kasus illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) di Perairan Indonesia. Bahkan tindakan tegasnya dengan membakar kapal asing yang melakukan illegal fishing.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah yang disusun era Kabinet Bersatu Jidil I dan II, yang menjadi rencana induk pembangunan, pada era Kabinet Indonesia Bersatu belum tampak eksekusinya. Dokumen RPJP dan RPJM disusun dengan melibatkan stackholder yang cukup baik, sehingga sebagai acuan rencana pembangunan, tanpa perlu menyusun dokumen dan rencana baru, sudah sangat representatif. Posisi ini diperkuat dengan sikap pemerintahan Jokowi dengan kabinet kerjanya yang konsisten tetap menggunakan perencanaan yang sudah ada dan sedang dijalankan.


Pencapaian pembangunan ekonomi, yang sempat diganggu situasi global, faktanya dapat dilalui dengan aman. Dasar dari MP3EI adalah rencana induk berupa Rencana Tata Ruang Wilyah (RTRW) Nasional, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasilnya, Jokowi mempertahankan sektor prioritas pembangunan Infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. Ini sejalan dengan Induk Rencana MP3EI.
Faktanya, tanpa rencana induk yang baru, Jokowi sangat berhasil membangun tanpa membangun rencana baru. Konsistensi ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dijalankan Jokowi yang sesuai dengan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek. Hal ini mendudukan Jokowi pada posisi percaya dengan birokrasi, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).


Kabinet Kerja telah melakukan efisiensi dalam banyak hal, tidak saja soal kemampuannya meningkatkan penerimaan Negara, tapi juga kemampuannya menekan biaya pada sektor yang tidak produktif. Asumsi dasar yang digunakan, infrastruktur menjadi sektor prioritas dengan target ribuan kilometer jalan tol trans di Jawa maupun luar Jawa, benar-benar dibangun secara signifikan.
Keberanian Jokowi mengeksekusi program prioritas pembangunan infrastrutur seperti; jalan tol, bandara, pelabuhan dan lainnya, secara tidak langsung akan mendorong kemajuan pada sektor lain. Kemudahan arus barang dan jasa antar region (wilayah), akan mendukung pembangunan mencapai sasaran dan tujuan.
Kerja Jokowi jadi Solusi
Agenda setting pembangunan didominasi oleh wacana, Jawa dan Luar Jawa faktanya mulai surut. Jokowi berhasil melakukan penetrasi ini dengan nyata-nyata memberikan jawaban atas problem infrastruktur di daerah. Faktanya pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi dan kabinet kerjanya menjawab sebagian besar tantangan-tantangan pembangunan yang dihadapi.
Kini pekerjaan rumah terbesarnya adalah jika kesejahteraan sosial sesuai amanat pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah berhasil dilakukan, maka Jokowi juga perlu memberikan jawaban atas kesejahteraan individu. Kemakmuran dalam rumah tangga negara, sudah tercapai dan pada saat tertentu negara perlu memastikan sampai pada tingkat individu. Jaminan atas hak-hak dasar individu yang harus dirawat.


Tanpa rencana baru dan fokus pada eksekusi, benar-benar menjadi senjata yang dapat diandalkan. Hal ini mengajarkan pada publik soal konsistensi dalam menjalankan pembangunan. Tidak semata membenarkan ide pribadi sebagai presiden, tetapi meyakini bahwa perencanaan yang sudah disusun, memiliki kekuatan untuk dijalankan. Persoalan eksekusi menjadi jawaban atas berbagai tantangan pembangunan yang selama ini tidak berjalan. Jadi jawaban atas persoalan mendasar jawa dan luar jawa, Jakarta dan luar Jakarta menjadi tidak berlaku lagi. Pembangunan dengan asas pemerataan dan berkeadilan secara tidak langsung tergambar, dari pola pembangunan yang dijalankan Presiden Jokowi dengan kabinet kerjanya.
Bukan Jokowi, kalau tidak laksanakan, laksanakan, laksanakan dan awasi. Tidak disangka, model kepemimpinan yang demikian, ternyata masih sangat efektif untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan.

Fakta-fakta di atas, telah dengan jelas memberikan isyarat pada publik, bahwa Jokowi bekerja tanpa melakukan pengulangan perencanaan, namun mengeksekusi rencana. Ini sikap yang memberikan isyarat dan pandangan, bahwa Jokowi sangat percaya bahwa perencanaan yang telah disusun, cukup menjadi dasar berpijak dalam membangun negeri. Hasilnya sebagaimana yang kita saksikan, prioritas pembangunan menyasar pada sektor produktif bagi Negara, sebentar lagi akan kita nikmati hasilnya. Konsistensi Jokowi mengeksekusi rencana, jelas diterima sebagai konsep baik. Hal ini layak dipertahankan, sebagai bagian dari konsistensi dan cita-cita membangun Negara, sebagaimana yang diinginkan para pendiri negeri. Ini yang mendasari pemerintahan Jokowi efektif dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Daftar Bacaan
Sutamihardja dan Mulyani, Mari Eko. 2011. Climate Change Dokumen Penting Perubahan Iklim: IPCC, UNFCCC dan Protokol Kyoto. Bogor: Yayasan Pasir Luhur Bogor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *