harianwonosobo.com

MEMAHAMI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN WONOSOBO

Oleh: Ahmad Munir

Jika masyarakat awam bertanya, berapa jumlah uang yang Pemda Wonosobo punya? Untuk apa sebaiknya, anggaran tersebut digunakan? Tentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahuinya, konsekuesnsinya masyarakat juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang anggaran.

Ini konsep sederhana dari asas transparansi atau keterbukaan. Jika prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka sudah seharusnya, rakyat mengetahui berapa jumlah anggaran yang dimiliki dan dipergunakan untuk apa anggaran tersebut. Itu salah satu esensi demokrasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah.

Pembahasan

Ada dua alasan penting, kenapa masyarakat harus mengetahui anggaran daerahnya dibelanjakan untuk apa? Pertama, undang-undang mengamanatkan prinsip transparansi (keterbukaan), sederhananya masyarakat itu bisa langsung bertanya, berapa jumlah uang yang tersisa di daerahnya masing-masing. Kedua, masyarakat juga memiliki hak, untuk mendapatkan pengelolaan anggaran sesuai bidang pembangunan yang digelutinya.

Pemerintah daerah itu dapat diibaratkan rumah tangga, kepala rumah tangga harus memastikan, semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Akan tetapi sesuai dengan prinsip ekonomi, kebutuhan tidak ada batasnya sementara sumber daya (anggaran dalam konteks daerah) terbatas untuk menenuhi kebutuhan.

Lalu dimana masyarakat berperan, masyarakat berperan dalam proses penganggaran harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, ditingkat dilakukan Musyawarah Rencana Anggaran Kecamatan.

Bagaimana jika ditemukan kasus, suatu daerah sangat timpang, kondisi jalan raya timpang antar kecamatan, fasilitas sekolah timpang antar kecamatan, juga layanan pendidikan timpang antara kecamatan? Maka dapat dipastikan ada masalah dalam pola pendistribusian anggaran belanja daerah (APBD).

Bagaimana masyarakat berperan?

Jika dikaji secara sederhana, ketimpangan terjadi karena pendistribusian yang tidak merata antara kecamatan atau antar sektor. Maka tugas kuasa anggaran adalah membelanjakan sesuai dengan porsi dan prioritas yang utama.

Secara sederhana, pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan terpenuhi. Permasalah pemenuhan kebutuhan pokok didaerah sebagian masih bermasalah.

Jika daerah sudah swadaya dan mandiri dalam hal ketahanan pangan, maka prioritas pembangunan berikutnya diarahkan pada kemampuan masyarakat memberdayakan pada sektor lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.

Anggaran terbatas, kebutuhan daerah tinggi dan meningkat tiap tahun. Tugas pokok pemerintah adalah mendistribusikan secara merata berdasarkan pada prinsip pemerataan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *