harianwonosobo.com

Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Zonasi PPDB 2019

            Ada yang berbeda dengan penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2019 ini. Hal tersebut karena mulai berlakunya Permedikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berlaku pada semua jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dikutip dari laman www.kominfo.go.idkonsep dasar presentase jumlah siswa melalui PPDB Zonasi yaitu minimal 90% melalui jalur zonasi, maksimal 5% dari jalur prestasi, serta maksimal 5% dari jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Namun penerapan sistem zonasi ini tidak berlaku untuk sekolah yang terdapat di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) karena faktor geografis.

            Tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan Permedikbud No. 51 2018 menimbulkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat khususnya para orangtua yang hendak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri atau sekolah-sekolah favorit. Banyak orang tua siswa yang berpendapat bahwa peraturan tersebut merugikan siswa yang lokasinya jauh dari sekolah negeri pilihannya. Selain itu, banyak orang tua yang berpendapat bahwa hal terpenting dari pendidikan adalah kualitas layanan pendidikannya sehingga penerapan sistem ini akan menghambat putra-putri mereka untuk mendapat pendidikan terbaik. Para Orang tua siswa menilai bahwa standar yang digunakan dalam sistem pendidikan adalah prinsip manajemen berbasis sekolah sehingga kualitas pelayanan sekolah adalah hal yang paling diutamakan.

            Pemerintah menilai melalui penerapan sistem zonasi ini, akan tercapai pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Beberapa manfaat penerapan sistem zonasi ini diantaranya, mendekatkan siswa dengan sekolah, pemerataan akses pendidikan, menghilangkan praktek jual beli kursi dan pungli, serta agar dapat memberikan data pendidikan yang valid kepada pemerintah. Hal tersebut dilakukan tidak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, “Sekolah negeri itu memproduksi layanan public. Layanan public harus memiliki tiga aspek,non-rivalty, non-excludable, dan non-discrimination. Sistem yang dikembangkan selama ini kurang memenuhi tiga aspek persyaratan sebagai layanan public itu.” kata Muhanjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ( www.grafis.tempo.co). Selain itu menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sistem zonasi ini akan menghilangkan kesenjangan sosial karena memberikan kesempatan kepada seluruh siswa yang tinggal di sekitar sekolah.

            Terlepas dari pro dan kontra penerapan sistem zonasi pendidikan PPDB 2019, tentunya kebijakan pemerintah ini akan mampu memeratakan pendidikan Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Penerapan sistem zonasi dalam PPDB 2019 memiliki dampak positif yang luas dan komprehensif. Meskipun disisi lain ‘mengorbankan’ siswa tahun ajaran baru 2019 ini untuk tujuan jangka panjang tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *