harianwonosobo.com

Korupsi Dan Residu Negatif Sistem Birokrasi Kolonial

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Konvensi PBB melawan Korupsi di Law-Ref.org).

Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang sangat nyata merugikan negara dan rakyat. Dalam berberbagai upaya, Indonesia terus menabuh genderang perang terhadap aksi-aksi korupsi. Jika kita melihat kebelakang, praktek korupsi sebenarnya sudah terjadi sejak era kolonial VOC. Konsep birokrasi modern mulai berkembang sejak awal abad ke -18 dengan meledaknya revolusi Industri di Inggris dan revolusi Perancis. Sistem birokrasi Indonesia modern mulai dikenalkan oleh kolonial VOC saat itu. Dalam struktur birokrasi kolonial terdiri dari dua pejabat yaitu : Binennlandsch Bestuur (BB) atau orang -orang yang berasal dari VOC dan Inlandsh Bestuur (IB) atau orang-orang pribumi.

Dalam beberapa studi literatur, praktek korupsi di Indonesia adalah bagian dari residu negatif budaya birokrasi kolonial VOC. Sistem kolonialisme memandang negara jajahan adalah seperti sapi perah yang  harus di eksploitasi secara optimal agar menghasilkan komoditas yang menguntungkan bagi penjajah. Sehingga sistem birokrasi kolonial cenderung tidak mempunyai atensi untuk memiliki dan peduli terhadap negara jajahan. Sistem tersebut mengakar kuat hingga mempengaruhi cara kerja pejabat birokrasi pribumi (Inlandsh Bestuur).

Dalam upaya pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk lembaga independen yang bertugas memberantas praktek korupsi yang dikenal dengan KPK. Independensi KPK memberikan peluang untuk mengusut pejabat -pejabat yang terindikasi melakukan praktek korupsi tanpa intervensi lembaga negara lainnya. Wewenang Operasi Tangkap Tangan (OTT) menggunakan sistem penyadapan komunikasi cukup efektif dalam memergoki transaksi yang terindikasi melakukan praktek korupsi. Dalam perspektif saya, banyaknya intensitas OTT menunjukan masih banyak pejabat birokrasi yang secara terselubung melakukan transaksi yang terindikasi korupsi.

Namun untuk jangka panjang, praktek korupsi tidak akan selesai dengan hanya melakukan pemberantasan. Sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan sejak dini. Pemberantasan memungkinkan mengetahui dan menangkap aksi -aksi korupsi, sedangkan pencegahan akan membentuk sistem budaya birokrasi yang lebih kebal terhadap korupsi.

(Khusin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *