harianwonosobo.com

Subak di Era Turistifikasi

“Dilema Kelompok Subak di Bali dalam Mempertahankan Budaya Warisan Dunia”

Penelitian oleh mahasiswa UGM

Subak merupakan kelompok pertanian tradisional yang terorganisir, dalam hal pengelolaan irigasi pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosio-agraris, religius, dan ekonomis. Subak memiliki landasan berupa falsafah Tri Hita Karana yang merupakan konsep harmoni bagi masyarakat Bali. Falsafah Tri Hita Karana digunakan untuk memecahkan permasalahan pertanian, karena dipercayai mampu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, sesama anggota Subak serta dengan lingkungan alam. Sehingga Kelompok Subak dikatakan sangat unik karena hanya ada satu-satunya di Indonesia, bahkan satu-satunya di dunia. Tak heran, jika pada tahun 2012 Subak diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dengan kategori tangible dan intangible.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pesatnya pembangunan pariwisata di Bali tidak sejalan dengan pelestarian Subak. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait di dalamnya adalah maraknya konversi lahan milik Subak, degradasi nilai Tri Hita Karana, dan lahirnya budaya pragmatis pada generasi muda, yang menyebabkan mereka tidak mau menjadi petani untuk melestarikan Subak. Di sisi lain, pariwisata merupakan sektor utama penyokong ekonomi masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Bali.

Masalah ini memberikan ide bagi Citra Cahya Adhieni, Akhmad Khanif (Fakultas Ilmu Budaya) dan Rahmayanti (Fakultas Psikologi) yang dibimbing langsung oleh dosen Drs. Pande Made Kutanegara, M.Si, Ph.D., untuk mengungkap ketahanan kelompok Subak dalam menghadapi pesatnya pembangunan pariwisata di Bali melalui program PKM PSH Kemristekdikti.

Citra Bersama tim melakukan penelitian di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selama dua minggu, 20 Aril sampai 3 Mei 2019. Penelitian ini melibatkan 18 informan, di antaranya kepala Subak (pekaseh), petani, Ahli Subak Bali, kepala adat, pengelola Museum Subak dan beberapa dinas terkait.

Hasil penelitian ini  menyebutkan bahwa nilai Tri Hita Karana masih digunakan Subak dalam mengelola pertanian secara ideologis, namun secara praktis terdapat nilai yang terdegradasi. “Nilai yang mulai terdegradasi antaranya adalah palemahan berupa menjaga hubungan harmonis dengan alam, hal ini kemudain menyebabkan maraknya penjulan lahan,” kata Khanif, Rabu (19/06).

Ia melanjutkan ketika terjadi degradasi satu nilai dari Tri Hita karana maka akan menyebabkan nilai-nilai yang lain juga terganggu, karena nilai ini saling berelasi satu sama lain.

Sementara itu, dinamika yang terjadi adalah timbulnya dilema di antara kelompok Subak. Rahmayanti mengungkapkan bahwa ada empat situasi yang menjadi dilema kelompok Subak, antara lain:

(1) Tingginya biaya pengeluaran untuk bertani,

(2) Berkembangnya pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata,

(3) Keyakinan untuk menjalankan kepercayaan yang dianut,

(4) Dorongan sosial

Keempat situasi tersebut membuat petani anggota Subak sulit dalam menjalankan pertaniannya, terlebih ketika kondisi perekonomian petani terhimpit maka akan sangat mudah untuk melepas lahan pertanian. “pelepasan lahan pertanian milik Subak terjadi karena keinginan para pemilik lahan untuk meningkatkan taraf perekonomiannya, namun di balik itu ada faktor yang mendorong para petani untuk menjual tanahnya, yakni empat faktor tersebut.” Rahmayanti (15/06)

Ia menyimpulkan bahwa ketika empat kondisi tersebut terjadi secara terus menerus dan tidak ada solusi permasalahan yang bertujuan untuk menyejahterakan petani anggota Subak, maka lambat laun Subak akan mengalami kepunahan. “Subak merupakan warisan budaya intangible, sehingga kelestariannya tergantung dari apa yang terjadi di dalam kelompok Subak sebagai pelaku budaya,.” Katanya.

Ahli Subak Bali menegaskan bahwa, meski telah banyak akademisi dan ahli yang merumuskan kebijakan untuk melestarikan Subak, tetapi pemerintahlah sebagai pelaksana kebijakan dirasa belum dapat menggapainya dengan baik. “Saya merasa belum ada kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga sawah dan subak,” Windia (21/5).

Citra menambahkan perlunya untuk membuat kebijakan yang datang dari perspektif masyarakat, mengundang kami untuk membuat policy briefs terkait kebijakan pelestarian Subak yang dapat menyejahterakan masyarakat meskipun berdampingan dengan pariwisata. “Policy briefs merupakan pertanggungjawaban tim kami setelah melakukan penelitian ini, setidaknya nanti dapat dijadikan acuan kebijakan pelestarian Subak ketika berhimpitan dengan pariwisata pada tingkat-tingkat tertentu” Citra (19/6).

Selain dapat menambah kontribusi terhadap ilmu humaniora pada masing-masing disiplin ilmu anggota tim, hasil kajian kami diharapkan dapat menjadi acuan bagi upaya pelestarian budaya dan lingkungan ketika pembangunan pariwisata terjadi begitu pesat di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *