RUU Omnibus Law, Solusi Atasi Dampak Ketidakpastian Global?

Jakarta, harianwonosobo.com (26/11/2019) – Banyak UU Perpajakan yang mungkin sudah tidak update saat ini. UU yang disusun tanpa dukungan IT yang tepat, karena sudah disusun beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kadang kurang update dan perlu perbaharuan. Pemerintah melalui Dirjen Pajak tentu mencoba membuat inovasi dan ketentuan yang mampu menjawab tantangan persaingan dengan negara tetangga. Demikian paparan yang disampaikan pada Diskusi RUU Omnibus Law (Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan), Solusi Atasi Dampak Ketidakpastian Ekonomi Global? Diadakan oleh Ansoruna Bussiness School di PP GP Ansor, Jakarta Pusat, Selasa 26 November 2019. 

Acara dihadiri Adung Abdurrahman (Sekjen PP GP Ansor), Mohammad Amin (Koordinator Ansoruna Bussiness School), Syarif Munawi (Ketua Bidang Ekonomi PP GP Ansor), Arif Yanuar (Dari Direktorat Jenderal Pajak), dan Erfandi (Alumni S2 Hukum UI).  

Arif Yanuar Memaparkan bahwa point utama pada RUU ini adalah  investasi dan cipta kerja. Tujuan RUU ini diantaranya:

  1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor; 
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia; 
  3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan kualitas SDM Indonesia; 
  4. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak; dan 
  5. Menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri. 

Disinggung pula bahwa substansi RUU ini diantaranya:

  1. Meningkatkan pendanaan investasi
  2. Penerapan sistem perpajakan
  3. Mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela
  4. Menciptakan keadilan sistem berusaha dalam negeri
  5. Menempatkan fasilitas usaha ke dalam sistem pajak
  6. Dan ditambah penghapusan deviden dalam negeri.

Erfandi, Alumni S2 Hukum UI menyatakan bahwa belum ada kesepahaman antara pemerintah dengan DPR. Dia memandang bahwa Omnibus Law adalah sesuatu yang baru di Indonesia. Namun di beberapa negara lain sudah dijalankan. Dalam kontek hukum tata negara, negara-negara yang mennjalankan omnibus law, tumbuh dalam sistem hukum common law. Sementara di Indonesia menganut sistem hukum civil law. Maka pertanyaan yang harus diajukan pertama, atas dasar apa RUU ini harus dibuat? Juga catatan tentang jika diuji formil, harus dipastikan terpenuhi semua landasan formilnya. Kalau tidak bisa terhapus semua kemungkinan pengajuan RUU Omnibus Law. Catatan yang lain juga, jika harus melebur beberapa Undang-Undang, siapa yang diberi kewenangan jika RUU ini disahkan?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *