COP25: TANTANGAN INDONESIA MENGHADAPI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

Oleh: Ahmad Munir

Indonesia mengalami pembakaran hutan dan lahan, berlarut-larut dari tahun ke tahun. Tidak hanya Indonesia, deforestasi juga terjadi di negara maju, bahkan masif dan besar. Indonesia tentu tidak bisa dipersalahkan oleh dunia, dalam kontek kebakaran hutan dan lahan, karena negara lain juga mengalami hal yang sama. Tentu, semua dari kita sepaham membakar lahan atau hutan, adalah membakar masa depan anak cucu. Sudah menjadi tugas bersama untuk mereduksi emisi karbon dan mencegah pemanasan global.

Lalu apa yang perlu dilakukan? Salah satu yang menjadi penting dilakukan adalah perlunya pemerintah mempertegas “regulasi hijau”. Regulasi hijau tidak lain adalah seperangkat undang-undang dan peraturan turunannya, yang memperhatikan dampak perubahan iklim. Beberapa peraturan yang masih menjadi sorotan adalah UU Minerba, UU Energi Baru Terbarukan, dan lainnya. Namun, tampaknya UU tersebut tidak cukup kuat, memastikan agenda mitigasi dampak perubahan iklim dapat berjalan baik, sehingga diperlukan UU revisi atau UU lainnnya yang komitmen pada agenda mitigasi perubahan iklim.

Tentu untuk menjalankan peran itu, dibutuhkan super team, bukan super man. Jika diperlukan semua stakeholder melakukan gerak bersama, untuk memulai pembangunan berwawasan ekologi global. Agar Indonesia tetap dapat mempertahankan perannya, sebagai “Ratnam utu manika dunia” atau paru-paru dunia. 

Setelah itu, diperlukan diskusi dan aksi nyata. Sebagaimana tema COP25, tiap negara sudah diharuskan untuk segera melakukan tindakan nyata, mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia juga perlu mendorong industri dalam negeri, yang memahami agenda global. Juga perusahaan yang sadar sebagai penyumbang emisi global, sehingga Indonesia diharapkan menjadi pelopor, pereduksi emisi yang muncul di dunia.

Langkah Berikutnya 

COP25 tentu menjadi komitmen negara dunia, untuk merinci agenda yang lebih nyata dari hasil Paris Agreement. Pemanasan global yang ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata hampir mencapai 1,1 derajat celcius, padahal batas ahir yang dikomitmenkan maksimal 2 derajat celcius. Ini sangat mengancam para petani, mereka bisa terhambat dalam memproduksi pangan. Ini terjadi bisa karena gagal panel atau terlambat menanam. 

Sayangnya, Indonesia sudah meratifikasi Paris Agreement, namun UU implementasi belum muncul. Padahal komitmen target penurunan emisi kita 29% sampai 2030, tanpa bantuan pihak luar. Jika ditambah pihak luar, komitmen kita sampai 41%. Target ini perlu kerja semua pihak termasuk parlemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *