Isu Materi Krusial dalam Perppu Penundaan Pilkada

Oleh : Arief Rizal (Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penundaan Pilkada sedang dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai payung hukum dalam penundaan Pilkada. Perppu ini untuk merespon situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini, yakni virus Covid-19 yang sudah menyebar luas di seluruh daerah yangmana juga akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 ini, serta adanya pernyataan dari Pemerintah tentang status tanggap darurat secara nasional hingga tanggal 29 Mei 2020. Ada beberapa hal menjadi isu-isu krusial yang perlu diperhatikan dalam isi materi muatan Perppu nantinya.

Mutasi Pejabat

Pada pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri.”

Berdasarkan lampiran Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2016, penetapan pasangan calon ialah pada tanggal 8 Juli 2020, sehingga terhitung mulai tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan akhir masa jabatan dilarang melakukan penggantian jabatan (mutasi pejabat) kecuali jika mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dalam Perppu nantinya diharapkan dapat mengatur mengenai hal tersebut, karena dengan ditundanya pelaksanaan Pilkada, maka akan menguntungkan Kepala Daerah yang akan mencalonkan diri kembali.

Penundaan oleh KPU

Pasal 122 ayat (3) dan (4) UU Pilkada, sepanjang berkaitan dengan pihak yang berwenang dalam penetapan pilkada lanjutan dan pilkada susulan ialah KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hal ini sebagai kepastian hukum. karena dalam UU Pilkada ini, KPU tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan penundaan.

Sentra Gakkumdu

Keberadaan Sentra Gakkumdu tetap dibutuhkan sebagai syarat formil untuk menindaklanjuti dugaan pidana pemilihan yang dipersyarakan oleh UU Pilkada. Karena berpotensi terjadinya dugaan pelanggaran pidana pemilihan diluar tahapan yang ditunda. Seperti contoh dalam pasal 188, pasal 193A  ayat (1) dan (2), serta pasal 193B ayat (1) dan (2) UU Pilkada, terdapat subjek hukum yang tidak terikat pada tahapan-tahapan yang ditunda ruang lingkup SK KPU tetap berpotensi terjadi.

Pendanaan

Pada keadaan darurat (force majeure) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Anggaran Pilkada dapat dialihkan terlebih dahulu untuk penanganan bencana. Selanjutmya, perlu diatur dalam pemberikan kepastian mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan pendanaan Pilkada setelah pencabutan status darurat bencana oleh Pemerintah.

Kontak Penulis: 085786668856

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DomaiNesia
Share via
Copy link
Powered by Social Snap