Larangan Mengangkat Tenaga Honorer dalam Pengisian Jabatan ASN

Oleh : Arief Rizal, S.H.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

 

Dengan berlakunya PP 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjayang merupakan turunan dari UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), maka status kepegawaian pada instansi Pemerintah  hanya 2 (dua), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU ASN.

Tenaga Honorer bukan PPPK

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 4 PP 49/2018, berbunyi:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 96 ayat (1) PP 49/2018 yang berbunyi:

Yang dimaksud pegawai non-PNS dan non-PPPK antara lain: pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

Berkenaan dengan pasal dan penjelasan diatas terjadi perbedaan antara Tenaga Honorer dengan PPPK. Tenaga honorer tidak sama dengan PPPK, sehingga instansi pemerintah berdasarkan PP 49/2018 dilarang untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK (tenaga honorer) untuk mengisi jabatan ASN. Dengan diundangkannya PP 49/2018, maka tidak ada lagi peluang untuk melakukan rektruitmen pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

Larangan mengangkat Tenaga Honorer mengisi jabatan ASN

Berdasarkan Pasal 96 PP 49/2018 yang berbunyi:

(1) PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK.

(3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 96 PP 49/2018 tersebut terdapat larangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian, larangan tersebut juga berlaku bagi pejabat lain lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK. Selanjutnya, PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan ASN

Bahwa mengacu pada Pasal 13 dan 14 UU 5/2014, jabatan ASN yang sebagaimana yang dimaksud Pasal 96 PP 49/2018 terdiri atas:

Pasal 13

Jabatan ASN terdiri dari :

  1. Jabatan Administrasi;
  2. Jabatan Fungsional; dan
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf terdiri atas :

  1. jabatan administrasi;
  2. jabatan pengawas; dan
  3. jabatan pelaksana.

Masa Transisi 5 tahun Tenaga Honorer

Bahwa Pasal 99 PP 49/2018 berbunyi :

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.

2) Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal ini mengatur bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum PP ini diundangkan, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun. Kemudian, Pegawai Non-PNS yang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 49/2018 ini.

Pengawasan oleh KASN

Komisi ASN atau yang kita kenal dengan KASN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 94 PP 49/2018 akan mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah, bilamana terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan peraturan ini dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

DomaiNesia
Share via
Copy link
Powered by Social Snap