Himpunan Pengusaha Nahdliyin Konsen Pada Pengembangan Ekonomi Pesantren Dan Pedesaan

Jakarta, harianwonosobo.com (14/02/2020) – Ekonomi Pesantren dan Pedesaan menjadi simpul pemberdayaan ekonomi umat dan arus baru ekonomi Indonesia. Prinsipnya, tidak menegasikan yang besar, tapi yang besar bermitra dengan yang menengah dan yang kecil untuk sinergi pada penguatan ekonomi bangsa. 

Ekonomi menengah dan kecil yang dimaksud oleh Arus Baru Ekonomi Umat tidak lain adalah ekonomi pedesaan dan pesantren. Desa menjadi lokus bagi pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan peternakan dll, sedangkan pesantren digerakkan menjadi simpul arus baru ekonomi umat, termasuk di sektor keuangan. Pesantren dapat memainkan industri keuangan skala mikro berdasarkan konsep wakaf. 

Untuk mendukung agenda tersebut, Departemen Pengembangan Ekonomi Pesantren dan Pedesaan menyusun Outlook Ekonomi Pesantren dan Pedesaan sebagai acuan pengembangan program Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin tahun 2020. Berikut draf Outlook Ekonomi Pesantren dan Pedesaan Tahun 2020.

OUTLOOK PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN DAN PEDESAAN 2020

Ekonomi pesantren dan pedesaan adalah lokus garapan penting bagi kemajuan ekonomi di Indonesia. Segmen pesantren dan desa adalah segmen khusus, yang memiliki tata nilai, tata aturan, adat istiadat, dan sistem ekonomi dengan aspek kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Pesantren dan pedesaan dalam konteks pemberdayaan ekonomi memiliki kekhasan dan ciri kemandirian. Sehingga peran pesantren dan desa dalam konteks pemberdayaan ekonomi perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pemangku kebijakan, maupun masyarakat sendiri. Jika kondisi ekonomi pesantren dan pedesaan dibiarkan, maka ekonomi pesantren dan pedesaan cenderung stagnan.   

Segmen pesantren dan pedesaan adalah segmen khusus. Pada satu sisi pesantren adalah bagian dari sistem sosial yang berkembang di masyarakat. Pesantren juga memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang menjadi bagian sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya terdapat kurikulum pendidikan nasional, terutama pada pendidikan formal. Pada sisi yang lain pesantren memiliki peran dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Tiga peran utama pesantren ini, sekaligus memberikan gambaran bahwa pesantren dapat berperan lebih dalam kontek pemberdayaan ekonomi umat. Kemajuan ekonomi umat memiliki keterikatan kuat pada desa dan pesantren, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. 

Keberpihakan pemerintah pada pesantren dan desa telah ditunjukkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Keduanya menjadi payung hukum yang kuat, melindungi pesantren dan pedesaan, dari marginalisasi ekonomi. Pesantren dan Desa telah lama tidak terlibat aktif dan strategis pada perumusan kemajuan ekonomi bangsa, baik dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk unit usaha lain. Sehingga peran pesantren dan desa jauh tertinggal. Pesantren dan desa tidak mengalami kemajuan signifikasi pada era pembangunan di Indonesia periode sebelumnya. Kini, dua Undang-undang memberi kesempatan yang sangat besar bagi pesantren dan desa untuk tumbuh, menjadi kekuatan baru bagi ekonomi bangsa yang mandiri dan berdaulat.

Persoalan relasi desa-kota seperti ketidakseimbangan dan ketimpangan pembangunan desa-kota, kerap menjadi sumber masalah disintegrasi bangsa (Starlita dan Damarjati, Linda., dalam Wirutomo, Paulus, dkk., 2012). Persoalan ini hendaknya menjadi konsen semua pihak, yang terlibat dalam pembangunan desa. Saat ini, desa telah diuntungkan dengan Undang-undang tentang Desa yang memberikan perhatian lebih pada pembangunan di desa. Namun, hal ini tidak menjamin ketimpangan desa-kota selama ini. Oleh karena itu, ekonomi pedesaan menjadi konsen pembangunan ke depan, agar fasilitas desa-kota memiliki kesetaraan, agar tidak terlalu ketimpangan yang terlampau jauh, sehingga semua aspek pembangunan dapat dirasakan warga desa dan kota secara berkesinambungan.

Tantangan

Desa memiliki tantangan ketahanan ekonomi, serta pengembangan ekonomi pada sektor yang lebih produktif dan berdaya saing. Produk ekonomi pedesaan mayoritas adalah pertanian dan perkebunan. Produk ini mayoritas masuk kategori produk bahan mentah, sehingga memiliki nilai ekonomi rendah. Ini tantangan bagi ekonomi pesantren dan pedesaan. Keduanya, masih membutuhkan pemberdayaan untuk memperkuat ekonomi umat.

Ekonomi desa diproyeksikan akan semakin kuat, manakala kebijakan yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, berpihak pada masyarakat desa. Akan tetapi, umumnya desa termarginalkan dalam sistem ekonomi, sebagai akibat dari rendahnya daya saing dan kemampuan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Desa masih tertinggal dalam banyak aspek, khususnya ketahan dan kekuatan ekonomi bangsa. Kondisi ini sudah cukup berubah, pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lahir. Keberpihakan pada desa menjadi semakin kuat, namun demikian capaian pembangunan di desa belum diukur kamajuaanya secara kredibel.  

Jika ditilik dari sistem permodalan, desa dan warga desa lebih sering memanfaatkan rentenir untuk pinjaman modal untuk berbagai usaha. Rentenir memiliki sisi kelemahan, yang mana sistem ekonomi yang dipakai kadang tidak sesuai ketentuan Syariah. Padahal desa memiliki segudang potensi untuk berkembang menjadi bagian dari sistem ekonomi yang mapan. Jika Bungan pinjaman dari berbagai Lembaga keuangan dan koperasi rendah tidak masalah. Akan menjadi masalah, jika mayoritas masyarakat desa terlilit hutang pada rentenir, yang patokan bunganya tidak memiliki kaidah agama. Ini tantangan bagi warga NU khususnya, untuk ikut memecahkan persoalan ini.

Dari sisi hasil produksi, kondisi desa saat ini memiliki kecukupan pada berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki. Namun desa harus berkompetisi dengan berbagai produk impor, yang tentu dengan harga yang lebih bersaing. Sehingga, ekonomi desa termasuk pada kategori rentan. Ekonomi desa yang kuat akan tergambar pada sektor ekonomi pertanian dan perkebunan, mendapatkan prioritas garapan dari pemerintah, sehingga petani benar-benar dapat memproduksi dan menikmati hasil produksinya secara wajar. Ini tantangan, agar produksi desa dapat melimpat dengan dorongan program dari pemerintah dalam berbagai sektor produksi.

Kondisi ekonomi masyarakat desa tergambar dari pola semakin jauh dari Ibu Kota Kabupaten/Kota atau kecamatan, semakin tinggi tingkat kesulitannya. Kondisi ini telah berlangsung lama dan secara sistemik berdampak pada kehidupan ekonomi nasional. Harapan barunya, tantangan ekonomi yang kompleks di pedesaan dan pesantren dapat dipecahkan segera. Sehingga keterlibatan dalam pemberdayaan ekonomi warga NU akan semakin kuat.

Peluang

Desa saat memiliki modal tanah. Mayoritas warga desa memiliki tanah, yang umumnya dipergunakan untuk sektor pertanian atau perkebunan. Peluang saat ini adalah mengoptimasi tanah di desa, sebagai alat produksi yang bersaing dan bernilai tinggi. Untuk tanah di Jawa, misalnya konsep agropolitan menjadi tepat, untuk menaikkan kapasitas produksi. 

UU tentang Desa dan UU Tentang Pesantren memiliki implikasi positif pada pembangunan di desa. Dari sisi modal, desa memiliki kekuatan, baik melalui dana desa, atau dana ke pesantren. Hasilnya, desa akan menjadi semakin tertata, minimal ada anggaran yang dapat dipergunakan untuk mendorong kemajuan ekonomi di desa. Peluang ini dapat mendorong ekonomi desa dan pesantren tumbuh dan berkembang. 

Keberpihakan pemerintah dan desa pada tahun mendatang tergambar dari visi dan misi pemerintah. Agenda pemerintah pada pembangunan desa kian kuat. Sehingga dana desa terus meningkat. Demikian juga dengan pesantren. UU tentang Pesantren menjadi dorongan kuat, agar pengembangan ekonomi pesantren dapat berdaya, dengan dorongan dari pemerintah.

Namun masalah desa yang masih menjadi perdebatan adalah ketimpangan. Kunci pemecah masalah, pada persoalan ketimpangan diantaranya adalah berinteraksi dan berketergantungan, tanpa mempertajam perbedaan sebagai komunitas. Kota mendorong kemajuan pada usaha di desa, dengan memberi kontribusi pada alat produksi dan teknologi produksi yang memadai. Sehingga, peluang desa terberdaya secara ekonomi, kian nyata dan dirasakan oleh warga.

Sedangkan pada bagian ekonomi pesantren, beberapa isu pokok berkaitan dengan Ekonomi Syariah dan Jaminan Produk Halal perlu menjadi konsern pesantren. Ekonomi Syariah sedang menjadi trend, dengan market capital yang mulai tumbuh. NU banyak tertinggal dalam proses ini, sehingga diperlukan akselerasi dengan mendorong berbagai mekanisme, yang memungkinkan pesantren terlibat dalam proses tersebut. 

Pemerintah juga telah mendorong pendidikan vokasi berbasis pondok pesantren. Harapanya hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi pesantren dapat didorong. Himpunan Pengusaha Nahdliyin perlu memediasi kekuatan ekonomi warga NU, dengan mendorong pesantren terlibat aktif dalam proses Jaminan Produk Halal. Pesantren dapat mengambil kesempatan mendidik santri dan alumni pesantren, untuk terlibat dalam proses-proses jaminan produk halal.

Dorongan

Dorongan Himpunan Pengusaha Nahdliyin multak diperlukan. Pertama, kebijakan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa di sektor pertanian. Kedua, mengoptimalkan fungsi tanah sebagai modal produksi dan sumber daya manusia desa, untuk meningkatkan produktivitas pertanian, agar terjadi surplus produksi dan desa. 

Sedangkan pengembangan ekonomi pesantren membutuhkan kemitraan dengan desa. Hal ini dilandaskan pada kondisi di mana pesantren mayoritas ada di daerah berbasis perdesaan. Sehingga, optimasi peran pesantren untuk ekonomi desa sangat tinggi. Tinggal pesantren mencari fokus dank unci masalah ekonomi di pedesaan, kemudian pesantren mengambil peran untuk memecahkan masalah ekonomi tersebut, dengan konsep pemberdayaan melibatkan berbagai stakeholder pesantren dan desa. Diharapkan ada kesinambungan antara pesantren dan desa, sehingga pesantren mampu menjadi jangkar kekuatan ekonomi nasional.

Program-program pemberdayaan ekonomi, untuk pesantren dan desa perlu dikuatkan. Utamanya dorongan untuk memperkuat sektor pertanian, dengan berbagai program pemberdayaan yang konsen pada target dan capaian ekonomi desa. Sedangkan pesantren mengambil peran menjadi problem solver atas berbagai masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat desa, dengan berkonsentrasi pada program pemberdayaan dan penguatan akses ekonomi terhadap mitra. Jangka panjang pengembangan ekonomi pesantren dan desa memerlukan sinergi yang kuat dan berintegritas. 

Forum Bisnis Pondok Pesantren (FBPP) perlu dikuatkan, dengan melibatkan pesantren dari berbagai daerah, untuk bersinergi menyusun rencana strategis pengembangan ekonomi pesantren, pemberdayaan pengusaha santri, dan penguatan jaringan usaha antar pesantren. Tentu dengan pendekatan ekonomi Syariah, berbasis halal dan kemitraan yang memperkokoh ekonomi umat. Intinya, penguatan jaringan ekonomi pesantren perlu dilakukan dengan berbagai metode, agar pesantren dan santri dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Ke depan juga diperlukan data dan informasi yang valid, tentang kondisi ekonomi pesantren, santri, alumni, dan masyarakat pesantren dalam taraf hidup dan tingkat kesejahteraan. Sehingga tergambar tentang keberhasilan pendidikan dan pengembangan SDM di pesantren. Paling tidak perlu dilakukan survei pada beberapa alumni pesantren, baik pesantren besar, menengah dan sedang, agar tergambar taraf kehidupan dan kesejahteraan santri, alumni, dan masyarakat pesantren. Ini salah satu metode untuk mendeskripsikan secara kuat, bagaimana pesantren dapat berperan dalam mendorong pembangunan di Indonesia.

Ahmad Munir, Ketua Departemen Pengembangan Ekonomi Pesantren dan Pedesaan – Pengurus Pusat Himpungan Pengusaha Nahdliyin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *